topmetro.news, SERGAI – Front Komunitas Indonesia 1 (FKI 1) Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai) resmi melaporkan operasional Dapur Sentra Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Dusun VI Rampah Kiri, Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Sergai, kepada Badan Gizi Nasional Republik Indonesia (BGN RI).
Melalui surat bernomor 0753/FKI.1/SB/10/2026 tertanggal 27 Oktober 2026, Ketua FKI 1 Sergai, M. Nur Bawean, meminta BGN RI memberikan sanksi tegas hingga melakukan penutupan operasional dapur SPPG Sei Rampah. “Surat sudah kami layangkan ke BGN pusat,” tulis M. Nur Bawean melalui pesan WhatsApp, Senin (9/11/2026).
Dalam surat pengaduan tersebut, FKI 1 Sergai menyampaikan sejumlah alasan yang menjadi dasar permintaan pemeriksaan dan penindakan terhadap SPPG Sei Rampah.
Pertama, FKI 1 menyoroti penghentian sementara operasional SPPG Sei Rampah oleh BGN RI pada 2 Maret 2026. Penghentian tersebut, menurut keterangan dalam surat pengaduan, berkaitan dengan temuan makanan berulat dalam menu Makan Bergizi Gratis (MBG) yang didistribusikan kepada siswa dan siswi SMK Negeri 1 Sei Rampah.
Kedua, FKI 1 mengungkapkan dugaan pencemaran lingkungan akibat limbah cair yang disebut terjadi pada 23 Oktober 2026. Limbah tersebut diduga mengalir ke lingkungan permukiman warga yang berada di sebelah dapur MBG.
FKI 1 juga mempertanyakan keberadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di dapur tersebut serta menduga adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Ketiga, dalam surat itu FKI 1 turut mempersoalkan dugaan tindakan pengancaman atau intimidasi yang diduga dilakukan Kepala SPPG Sei Rampah terhadap seorang warga lanjut usia bernama Nani (76), yang tinggal bersebelahan dengan dapur MBG.
Keempat, FKI 1 menyebut SPPG Sei Rampah sejak 2 Maret 2025 tidak lagi mendistribusikan MBG kepada siswa SMK Negeri 1 Sei Rampah. Akibatnya, menurut laporan tersebut, para siswa tidak lagi menerima penyaluran MBG dari SPPG tersebut maupun SPPG lainnya.
FKI 1 menilai kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius karena program MBG berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan gizi dan hak anak-anak Indonesia.
Kelima, FKI 1 juga menyoroti persoalan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap Nurasiyah, yang sebelumnya bekerja sebagai relawan di SPPG Sei Rampah. PHK tersebut disebut dilakukan oleh Yayasan Bintang Ceria selaku mitra kerja SPPG.
Menurut M. Nur Bawean, pemutusan hubungan kerja terhadap Nurasiyah dinilai sepihak dan perlu ditelusuri dari sisi ketentuan ketenagakerjaan.
Ia juga meminta agar hak-hak pihak yang bersangkutan diperhatikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, termasuk mekanisme penyelesaian apabila terjadi perselisihan hubungan kerja.
DESAK BGN TURUN TANGAN
Berdasarkan sejumlah persoalan tersebut, M. Nur Bawean mendesak Kepala BGN RI segera melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap operasional SPPG Dusun VI Rampah Kiri, Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai.
FKI 1 meminta BGN mengambil tindakan tegas, termasuk mempertimbangkan pembekuan hingga penutupan operasional dapur apabila dugaan pelanggaran yang dilaporkan terbukti.
Menurutnya, pengawasan terhadap pelaksanaan program MBG harus dilakukan secara serius agar tidak menimbulkan persoalan yang berpotensi merugikan masyarakat, khususnya para p3enerima manfaat.
M. Nur Bawean juga membenarkan bahwa surat pengaduan tersebut telah ditembuskan kepada sejumlah pihak terkait, yakni BGN RI, BGN Sumatera Utara, Bupati Serdang Bedagai, serta Kepala SPPG Rampah Kiri.”Dan surat tersebut sudah kami kirimkan ke BGN RI, BGN Sumut, Bupati, SPPG Rampah Kiri,” tulisnya melalui pesan WhatsApp.
KEPALA SPPG BELUM MEMBERIKAN TANGGAPAN
Sementara itu, Kepala SPPG Rampah, Rico Hartono Hutagaol, ketika dikonfirmasi wartawan melalui pesan WhatsApp terkait surat pengaduan dan sejumlah persoalan yang disampaikan Ketua FKI 1 Sergai, hingga berita ini ditulis belum memberikan tanggapan.
Redaksi tetap membuka ruang klarifikasi dan hak jawab kepada Kepala SPPG Sei Rampah maupun Yayasan Bintang Ceria guna memperoleh penjelasan berimbang atas berbagai hal yang dilaporkan FKI 1 Sergai.
Selanjutnya, publik menantikan tindak lanjut BGN RI dalam memeriksa laporan tersebut. Sebab, pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis harus mengutamakan keamanan pangan, kesehatan penerima manfaat, kepatuhan terhadap aturan, serta perlindungan terhadap masyarakat.
(TIM)
